mediabangsa.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah membentuk tim gabungan untuk mengusut dugaan pidana kasus gagal ginjal akut .

Produsen obat sampai BPOM bisa saja terjerat bila terbukti ada tindak pidana dalam kasus gagal ginjal akut yang telah menewaskan ratusan anak-anak tersebut.Pakar Hukum Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai, Polri bisa menjerat produsen atau industri farmasi sampai BPOM terkait kasus gagal ginjal akut bila ternyata ditemukan bukti adanya tindakan pidana.Fickar menjelaskan, dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 196, disebutkan bahwa ‘Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar’.

“Jika dapat dibuktikan kematian itu terjadi atas dasar komplikasi akibat meminum obat ,” ujarnya kepada wartawan, Minggu 30 Oktober 2022.”Ketentuan yang dapat diterapkan karena ketidak hati-hatiannya menimbulkan kematian, Pasal 359 KUHP ancaman hukumannya maksimal lima tahun,” kata Fickar menambahkan.Lebih lanjut, ia mengatakan, BPOM bisa dituntut perdata maupun pidana jika arahan komposisi obat untuk penyakit tertentu keliru atau salah, tidak seperti komposisi yang tercantum dalam kemasan.”Proses hukum terhadap BPOM baik pidana (pemolisian) maupun perdata (membayar ganti kerugian pasien) jika bisa dibuktikan bahwa kesalahan terjadi akibat BPOM salah prosedur dan memberikan info/ nasihat yang keliru atau salah,” ujarnya.